Jakarta – Kementerian Agama mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp24,8 triliun (sekitar US$1,45 miliar) pada tahun 2026 guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah agama.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa usulan ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum.
“Usulan anggaran ini merupakan upaya kami untuk memastikan tidak ada lagi kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu.
Dari total anggaran yang diajukan, sebesar Rp13,7 triliun akan dialokasikan untuk program revitalisasi sekolah. Selain itu, Rp10,9 triliun direncanakan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai langkah modernisasi ruang kelas.
Pemerintah juga menyiapkan Rp159 miliar untuk program bantuan buku gratis bagi siswa, serta Rp22,9 miliar untuk program Transformasi SMA Garuda Top.
Nasaruddin menegaskan pentingnya perlakuan yang setara antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur di banyak madrasah yang masih membutuhkan perbaikan serius.
Program revitalisasi ini ditargetkan menjangkau 7.131 sekolah, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, serta mencakup 13 sekolah Katolik, sembilan sekolah Hindu, dan delapan sekolah Buddha sebagai bagian dari pembangunan pendidikan yang inklusif.
Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan program tersebut di madrasah dan pesantren masih terbatas, hanya sekitar 10–12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan mencapai 80 persen dalam waktu dekat.
“Mengingat kondisi ekonomi saat ini, siswa madrasah dan pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauan program ini dapat diperluas,” kata Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa pesantren sebenarnya memiliki kesiapan untuk menjalankan program MBG karena telah terbiasa dengan sistem dapur mandiri dan makan bersama.
Kemenag berharap usulan tambahan anggaran ini dapat disetujui agar pengembangan sistem pendidikan agama yang lebih inklusif dan berkualitas dapat segera terwujud.
